Sanksi Pecat Tiga Kader Pengkhianat

Admin

Tuesday, January 6, 2015

Sebanyak tiga kader teridentifikasi melakukan pengkhiantan terhadap Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) di Ancol Jakarta. Karena itu sang ketua DPD Golkar Kaltim mengaku, telah mengusulkan ketiga kader itu ke DPP untuk dipecat dari keanggotaannya. Mereka adalah, dua kader merupakan pengusaha dari Kota Samarinda, satunya lagi kader dari DPD Golkar Kota Bontang. 

“Kan sudah jelas bahwa kader Golkar yang ikut dalam Munas Ancol akan diberhentikan dan dari Kaltim ada beberapa kader aktif yang hadir dalam Munas Ancol, satu dari Bontang dan dua dari Samarinda. Dari Samarinda yang jelas bukan anggota dewan (DPRD),” kata Wakil Gubernur Kaltim ini.

Menurutnya, ketiga kader berkhianat itu sudah dikonfirmasikan dan mengakui kehadiran tersebut. "Sekali lagi saya katakan dari awal, siapa yang berkhianat ya dipecat. Jadi tunggu saja proses selanjutnya," ujarnya dengan tegas.

Selain itu, lanjutnya, ada juga lima mantan kader Golkar di Kaltim yang ikut dalam Munas Ancol tersebut. Kelima orang dimaksudkan mengaku-mengaku sebagai kader aktif Golkar Kaltim, padahal kelimanya sudah dipecat sejak lama.

“Yang aktif saja kita pecat apalagi yang sudah tidak aktif. Nah, mereka itu ketika ke Munas Ancol, mereka menggunakan SK (Surat Keputusan, red) yang lama. Namanya juga itu Munas tidak benar, ya yang hadir pasti kader-kader yang tidak benar juga," ujarnya.

Mukmin mengaku tetap berharap, dualisme yang terjadi di Kubu Golkar antara Munas Bali dengan ketuanya Abu Rizal Bakri (ARB) dan Munas Ancol bisa selesai pada Januari 2015. Apalagi saat ini kedua kubu dalam tahapan pendekatan untuk berdamai. Namun, DPD Golkar Kaltim sangat komitmen mendukung Munas Bali dan tidak akan menjadi pengkhianat.

"Dari dulu sampai sekarang, saya secara pribadi tidak senang dengan adanya dualisme, dan Golkar sebenarnya tidak mengenal dualisme itu. Makanya bisa dilihat sendiri yang mana benar dan mana yang salah, meskipun Kementerian Hukum dan HAM memutuskan keduanya adalah sah di mata hukum. Tapi Kaltim tetap akan komitmen terhadap Munas Bali, karena jelas dan sesuai dengan AD/ART Partai," terangnya.

Bagaimana jika akhirnya Munas Ancol lah yang mendapat pengakuan? Mukmin menegaskan, itu adalah risiko berpolitik dan dirinya tidak sama khawatir sama sekali. “Khawatir nggak, emang saya tidak makan kalau akhirnya saya tidak pada posisi benar. Itu kan risiko politik, tapi apa kita dilakukan dan yakini pada posisi yang benar. Semua prosedur dilakukan benar, Munas digelar di Bali tepat waktu, semua DPD I dan II hadir serta semua sesuai petunjuk organiasi. Jadi sampai saat ini pun kami yakin kami adalah pada posisi yang benar dan sah," akunya.

Ia juga menepis bakal membentuk Golkar tandingan jika hal itu terwujud. Sebab, hal itu menyalahi aturan partai.

“Kita nggak suka yang seperti itu, tidak ada dalam aturan atuapun petunjuk organisasi yang memperbolehkan kader Golkar berperilaku saling rebutan, kader golkar mendukung tinggi loyalitas. Jika ada yang seperti itu, itu kader tercela dan bukan kader Golkar namanya,” tandasnya mengakhiri. (KHAIDIR, SAMARINDA)