KISRUH Partai Golkar makin panjang pasca Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengeluarkan putusan sela yang pro-Aburizal Bakrie (ARB), tak terkecuali kisruh Golkar di Kaltim. Awalnya Adi Dharma cs hampir dipastikan melenggang mulus mengkudeta kubu Mukmin Faisyal. Tapi justru Said Amin (Dewan Penasehat Golkar Kaltim Mukmin) dan H Syahrun alias H Alung (pengurus Golkar di bawah Mukmin) mendapatkan Surat Keputusan (SK) untuk tim karteker Golkar Kaltim. Patut disimak, siapa saja aktor di balik kisruh Golkar Kaltim.
MUKMIN Faisyal terlihat meradang usai mendapat kabar Menteri Hukum dan HAM mengesahkan Musyawarah Nasional (Munas) Ancol yang diketuai Agung Laksono sebagai Munas yang diakui pemerintah. Terlebih sang Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim itu mendapatkan kabar dirinya telah dikudeta oleh Adi Dharma yang tak lain mantan ketua harian DPD I Golkar Kaltim.
"Dia (Adi Dharma, red) sudah saya pecat. Di SK pengurus DPD I Golkar Kaltim, nama dia bersama lima orang lainnya sudah tak ada lagi," kata Mukmin dengan tegas.
Rumah Jabatan Wagub di Jalan Milono Samarinda pun kerap dijadikan markas untuk digelarnya rapat para pengurus teras DPD I Golkar Kaltim kepemimpinan Mukmin tersebut. Selain mempertegas komitmen dukungan terhadap ARB, rupanya diselipkan pula agenda bagaimana "merebut tongkat Adi" yang ketika itu baru mendapatkan memo dari Agung Laksono sebagai tim karteker. Supaya Golkar Mukmin Cs. di Kaltim tetap akan aman kendati pemerintah tak mengakui ARB.
Pasalnya, jika Adi dkk yang akhirnya mendapatkan SK, maka pertanda kiamat bagi kubu Mukmin. Selain posisi Mukmin sendiri sebagai wagub akan terancam, juga 12 kader Golkar di DPRD Kaltim pun terancam untuk di-PAW.
Strategi pun akhirnya disusun, disebut-sebut Mukmin dan Achmad Albert (Sekretaris Mukmin) mendapat tugas untuk tetap solid dan tak mengubah apapun komitmennya untuk tetap ARB, kendati akhirnya pemerintah tetap mengakui Agung Laksono. Sementara Said Amin bersama beberapa anak buah Mukmin lainnya bertugas melobi Agung Laksono melakui Yorrys Raweyai.
Mengapa Yorrys? Siapapun telah mengenal Said Amin adalah ketua MPW Pemuda Pancasila (PP) Kaltim, sementara Yorrys adalah pentolan PP Pusat. Tentu pintu ini memudahkan Said untuk menjadikan dirinya sebagai ketua harian karteker bersama Alung sekretarisnya di karteker DPD I Golkar Kaltim.
Bertepatan digelar syukuran kubu Agung Laksono karena pemerintah mengesahkan kepengurusan DPP Golkar Pusat, hari itu juga Said Amin bersama beberapa anak buahnya bertolak ke Jakarta. Lobi pun dilakukan, sampai akhirnya Adi pun harus gigit jari karena memo terbaru yang dikeluarkan oleh Agung justru untuk Said Amin dan Alung. Adi dkk pun tersingkir.
Lantas bagaimana dengan Adi dkk? Banyak juga pertanyaan mengapa Adi ketika itu yang harus mendapat memo untuk menggantikan Mukmin. Sumber Gugat menyebut di belakang Adi sebenarnya tak lain adalah Khairuddin atau dikenal dengan Koi. Dengan segala jaringannya, ketua DPD KNPI Kaltim itu memainkan perannya melobi melalui pintu Priyo Budi Santoso (salah seorang orang terdekat Agung Laksono).
Awalnya pilihan jatuh kepada Andi Sofyan Hasdam (mantan wali kota Bontang dua periode). Namun disebut-sebut Sofyan menolaknya. Akhirnya Adi Darma dipilih. Karena ketika itu selain masih menjabat ketua harian DPD Golkar Kaltim, juga punya kapasitas sebagai wali kota Bontang.
Namun sayang, posisi Adi harus tersungkur di tengah jalan karena disalip Said Amin dan Haji Alung. Lobi Koi yang mengutus seorang kurir atau orang kepercayaannya untuk memuluskan Adi dkk mental di tangan Agung Laksono. Rupanya, meski Priyo orang terdekat Agung, namun Agung akan lebih percaya kepada Yorrys. Sebab sebut di Munas rekonsiliasi Golkar nantinya, Priyo akan maju bersaing dengan Agung memperebutkan kursi ketua umum DPP Golkar. Sementara Yorrys tidak.
Koi tampaknya belum menyerah meski akhirnya jago dia yakni Adi tersungkur. Memanfaatkan momen PTUN yang berpihak kepada ARB. SK Said dan Alung yang harusnya sudah ditandatangani Agung 1 April 2015 lalu, akhirnya tertunda sampai PTUN benar-benar mengeluarkan putusan yang bersifat tetap dan mengikat.
Momen itu kemudian dijadikan oleh Koi untuk kembali mengutak-atik kepengurusan tim karteker Said dan Alung. Informasi terbaru, beberapa orang Koi akan turut masuk dalam kepengurusan tim karteker tersebut. (selengapnya lihat grafis)
Dari perseteruan dua orang itu (Said dan Koi), patut disimak sebenarnya ini adalah rangkaian dari perseteruan keduanya yang dimulai dari pendongkelan Koi dari kursi ketua DPD KNPI Kaltim -- sampai saat ini seteru KNPI juga belum tuntas.
Said dengan benderanya, sementara Koi disebutkan punya jagoan Rita Widyasari (ketua DPD II Golkar sekaligus Bupati Kutai Kartanegara). Said dan Koi akan terus akan mengadu kekuatan sampai Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kaltim digelar karena disebut-sebut Said akan maju sebagai ketua definitif Golkar Kaltim. Satu-satunya yang bisa menyainginya hanyalah Rita.
Bahkan perseteruan kedua orang itu akan terus berlanjut hingga suksesi Gubernur Kaltim 2018. Sumber-sumber Gugat menyatakan, jika Said ketua DPD I Golkar Kaltim, maka itu menjadi langkah awal untuk memuluskan Mukmin Faisyal sebagai calon gubernur.
Sementara Koi, tentu tetap dengan jagoannya yakni Rita. Usai Rita dijadikan ketua DPD I Golkar Kaltim, maka target selanjutnya adalah mengusai jalan ke Gajah Mada (kantor Gubernur Kaltim).
Untuk pendidikan politik, barangkali perseteruan Said dan Koi ini patut dijadikan pelajaran tersendiri. Namun untuk kelangsungan Partai Golkar ke depan, tentu perseteruan ini akan tampaknya akan memecah-belah partai, minimal pendukung dan simpatisan partai Beringin. (hai/tim)
0 Komentar untuk "Seteru Said vs Koi"