Ada Tambang di Kisruh KNPI?

Perahu KNPI Kaltim pecah. Khairuddin alias Khoi sang ketua, dimakzulkan oleh kelompok yang dimotori Ketua MPI Kaltim Yunus Nusi. Khoi yang dituding melanggar AD/ART menolak dilengserkan, apalagi dengan alasan yang disebutnya hanya akal-akalan. Seiring itu rumor yang berembus kencang di luaran menyebut, Khoi diturunkan karena ia tak beres memuluskan izin usaha pertambangan (IUP) salah satu organisasi pemuda.

KAMIS 8 Januari 2015, Graha Pemuda, Kantor DPD KNPI Kaltim dan KNPI Kota Samarinda di Jalan AW Syahranie mendadak dipenuhi ratusan massa berbaju loreng. Satu mobil truk sengaja dipalangkan di pintu masuk, satupun kendaraan tak boleh keluar-masuk ke wadah organisasi kepemudaan tersebut.

Kedatangan massa menuntut ketua DPD KNPI Kaltim Khairuddin turun dari tahtanya. Dimotori ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Kaltim Yunus Nusi, Khoi - sapaan akrab Khairuddin - dianggap telah banyak melanggar AD/ART KNPI sehingga harus dicopot dari jabatannya.

Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) menjadi solusi untuk menghentikan langkah Khoi yang dianggap mereka banyak berbuat salah itu. Sayang, Khoi sedang tak berada di tempat. Sehingga massa hanya bisa menduduki Graha Pemuda sampai akhirnya membubarkan diri.

Keesokan harinya, Jumat 9 Januari, kubu Khoi rupanya tak mau kalah. Mereka balik membalas memblokade Graha Pemuda. Kesigapan aparat kepolisian kemudian mampu meredam konflik antara kedua kubu, karena kubu MPI ingin kembali mengusai Graha Pemuda tersebut.

Tuntas? Belum. Pada Sabtu 10 Januari situasi malah lebih ramai. Sekitar pukul 16.00 Wita, kedua kubu saling ingin meringsek masuk ke Graha Pemuda yang sudah dijaga ketat aparat kepolisian. Aparat terpaksa harus menutup jalur Jalan AW Sjahranie itu. Pertikaian sempat terjadi, namun tak ada korban jiwa, hanya dua orang dilarikan ke RSUD AW Sjahranie Samarinda.

Kubu Khoi nekad ingin mempertahankan Graha Pemuda karena hari itu kubu MPI berniat menggelar Musprovlub di Graha Pemuda. Melihat gelagat tak baik, polisi akhirnya meminta Musprovlub dipindah ke Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu di Kantor Gubernur Kaltim. Musprovlub pun berjalan sukses dan menghasilkan Dayang Donna Walfiares Tania atau akrab disapa Donna Faroek untuk menggantikan Khoi.

Terpilihnya putri Gubernur Kaltim itu belum menyelesaikan masalah. Polemik kedua kubu terus berlanjut hingga saat ini. Donna yang sebenarnya bendahara DPD KNPI Kaltim kepemimpinan Khoi, mendadak menghilang.

Informasi berkembang ia menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta. Dari kisruh tak berujung itu, tersiar kabar, pangkal persoalan bukan murni pelanggaran administrasi, apalagi pelanggaran AD/ART KNPI yang dilakukan oleh Khoi.

Khoi yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Rita Widyasari --karena ia adalah staf khusus bupati di daerah yang kaya tambang ini-- diduga tak menepati janjinya kepada elite salah satu organisasi kepemudaan, pada saat Khoi mencalonkan diri sebagai ketua DPD KNPI Kaltim akhir 2013 silam.

Tersiar kabar ada kesepakatan ketika itu, Khoi mulus terpilih ketua di Musprov 2013, dan sebagai kompensasi ia menjanjikan tiga IUP di kawasan Kukar kepada elite dimaksud. Dalam perjalanan, IUP tak kunjung keluar, karena di lahan yang diinginkan ada tumpang-tindih perizinan.

Sang elite bersikeras tetap menginginkan lahan tersebut dan menjamin izin tumpang-tindih itu akan selesai dengan sendirinya. Khoi ngotot tetap tak mau memberikan, karena ada takut bermasalah secara hukum.

"Informasi yang berkembang sebenarnya ada lima IUP yang dia (elite, red) itu minta. Nah dia itu mendesak untuk segera diberikan. Dan tidak mau berpindah ke lokasi lain. Padahal Khoi sudah memberikan solusi untuk lahan lain," kata sumber Gugat yang tak mau disebutkan namanya.

Masih menurut sumber ini, sikap ngotot Khoi itulah yang kemudian berimbas pada tahtanya di KNPI Kaltim. Kubu Yunus Nusi dalam berbagai kesempatan dengan sejumlah media menyebut Khoi melakukan pelanggaran administrasi. Mulai jumlah pengurus yang sangat banyak hingga mencapai 600 orang, sampai kepada tidak pernahnya Khoi berkonsultasi dengan MPI dalam hal kebijakan-kebijakan di KNPI Kaltim selama ini.

Khoi didampingi Wakil Ketua Bidang Kehumasan DPD KNPI Kaltim Parawansah mengatakan, ia merasa tak pernah melakukan pelanggaran AD/ART sebagaimana ditudingkan. Ia juga mengklaim masih sah sebagai ketua DPD KNPI Kaltim, dan Donna Faroek sebagai bendahara.

Karena itu ia menilai Musprovlub adalah ilegal, karena tak didasari surat DPP KNPI yang diteken ketua DPP. "Soal pengurus sampai 600 orang lebih itu, kan mereka MPI (Majelis Pemuda Indonesia, red) sendiri yang menyetujuinya dulu. Kalau memang tidak setuju dan dianggap melanggar, mengapa waktu saya berkonsultasi dulu, tidak dilarang. Nah, dari satu masalah ini saja sudah jelas kan, kalau Musprovlub itu mengada-ada," ujarnya.

Ke depan, kepengurusan KNPI dengan dirinya sebagai ketua tetap akan berjalan sesuai ketentuan. Adapun pihak-pihak yang selama ini sengaja melakukan pengingkaran dan melengserkan dirinya, sudah dilaporkan ke pihak berwajib.

"Sudah dilaporkan ke Polda. Kami persilakan pihak berwajib memprosesnya. Kami yakin Polda netral dalam persoalan ini," tandasnya.

Soal rumor yang berkembang ada persoalan pribadi, khususnya soal IUP di atas, Khoi dan Parawansah enggan berkomentar banyak. Hanya keduanya tak menolak kebenaran isu tersebut.

"Kalau disebutkan secara gamblang masalah sebenarnya itu sudah sangat tidak etis. Yang jelas semua orang sudah tahu, elite organisasi kepemudaan di luar KNPI itu siapa. Jadi alasan kami dianggap melanggar AD/ART ini hanya mengada-ada," tandasnya.

Pihak MPI melalui ketuanya Yunus Nusi pun enggan memberikan komentarnya terlalu banyak ketika dikaitkan Musprovlub itu dikarenakan masalah pribadi. Yunus berujar, semua murni karena pelangggaran administrasi AD/ART yang dilakukan Khoi.

"Bahwa ada masalah pribadi, saya pikir terlalu jauh mengaitkannya ke situ. Ini kan masalahnya sudah lama, sejak pertengahan 2014. Jadi memang benar-benar bermasalah secara adminstrasi. Kalau tidak percaya cek saja surat dari DPP," ujar mantan Ketua DPD KNPI Kaltim dua periode ini.

Segera Bentuk Pengurus Baru

PUTRI Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Dayang Donna Walfiares Tania yang dipilih secara aklamasi menjadi ketua KNPI Kaltim versi Musprovlub, mengaku siap mengemban tugas dan jabatan sesuai legitimasi hasil Musprovlub. Sebagai langkah awal sepulang mengikuti Munas HIPMI di Bandung dan tiba di Samarinda, Sabtu (17/1), dirinya segera berkonsolidasi dengan Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Kaltim dan pengurus lain untuk membentuk tim formatur.

Tim formatur yang diisi oleh sebagian kepengurusan KNPI Khairuddin yang menyeberang ke kubu Donna ini, segera membentuk formasi pengurus baru. Jika pengurus baru sudah terbentuk versi Musprovlub, maka sejumlah agenda mulai dijalankan. Di antaranya, menjadikan Kaltim tahun ini sebagai tuan rumah penyelenggara Kongres Pemuda.

Terkait penunjukan dirinya sebagai ketua versi Musprovlub yang dianggap ilegal oleh kubu Khoi, Donna enggan berkomentar lebih jauh. Namun, yang dia amati saat Musprovlub dihelat, segala persyaratan untuk digelar sebuah Musprovlub sudah sesuai prosedur dan AD/ART. Misalnya, beberapa pengurus DPP hadir, MPI KNPI, serta OKP dan pengurus KNPI kabupaten/kota juga hadir. “Kalau dikatakan tidak sah oleh kubu Khoi, biarlah MPI dan senior-senior yang menjawab,” imbuhnya.

Menurut ketua HIPMI Kaltim ini, apapun yang terjadi antara kubu Khoi dengan MPI, Donna berusaha memposisikan diri bersikap netral. Kalaupun terjadi dualisme kepengurusan, Donna mengaku tetap menjaga hubungan komunikasi dengan Khoi, Sekretaris KNPI Kaltim Rudiansyah, serta pengurus lain. Sebab Donna berpendapat, walau bagaimanapun mereka sahabat dan merasa satu keluarga dalam wadah organisasi kepemudaan. “Saya tidak pernah punya masalah dengan Khoi,” elak Donna.

Disinggung alasan apa hingga dirinya mau mencalonkan diri sebagai ketua KNPI versi Musprovlub, Donna hanya menganggap ada peluang untuk menjadi ketua. Dari situ, dia lantas berminat berkompetisi. “Sebenarnya Muslimin juga mau maju, tapi mungkin karena terkendala umur karena sudah jalan usia 40 tahun, maka saya dianggap paling cocok sehingga aklamasi,” ungkap perempuan berusia 38 tahun ini.

Mengenai dualisme kepengurusan dan hingga sekarang sekretariat KNPI di Ghara Pemuda Jalan AW Sjahranie dikuasai kubu Khoi, Donna beranggapan soal sekretariat itu akan dikonsolidasikan dengan MPI. “Saya tidak mau berkonflik dengan Khoi. Saya bertemu dulu dengan MPI dan para senior. Saya menunggu saja (hasilnya) dan tidak mesti berkantor di Graha,” imbuhnya. (TIM GUGAT)