HMTB Perahu Politik Adi Darma?

Admin

Saturday, June 21, 2014

Sosok Chairunisa paling mencuat namanya dalam kasus dugaan korupsi pemberian dana hibah. Ya, dana Rp 600 juta itu mengalir ke organisasi yang dipimpinnya. Ditemui Tim Gugat belum lama ini, Chairunisa mengaku dirinya pun sudah ditetapkan sebagai saksi oleh Kajari dalam kasus itu.

Menjabat sebagai Ketua Himpunan Majelis Taklim Bontang (HMTB) sejak tahun 2000-an, persoalan dana hibah otomatis menjadi masalah bagi dirinya. Perempuan kelahiran Samarinda 71 tahun silam itu mengaku tak menyangka program pemberangkatan umrah anggota HMTB itu tersandung masalah hukum.  Padahal, kata dia sebenarnya program umrah bukanlah bagian dari janji politik Wali Kota Bontang Adi Darma kepada HMTB.

Itu murni usulan para anggota di HMTB yang ingin menyelipkan program umrah ke berbagai program lainnya pada kegiatan HMTB. 

“Ada usulan dari ibu-ibu anggota yang kepengen umrah masuk dalam program. Nah, saya coba tampung usulan itu,” kata ibu 6 anak ini.

Setelah usulan diterima, ia pun mengaku langsung memutar otak agar program ini bisa terealisasi. Sebab, HMTB merupakan bagian dari Badan Koordinasi Dakwah Islam Bontang (BKDIB) yang biasanya menjalankan kegiatan tanpa menggunakan dana APBD. Murni dari patungan para anggota yang ada di HMTB. Sehingga, perkara merealisasikan program umrah bukanlah hal yang mudah. 

“Akhirnya saya dapat saran dari almarhum Rasyid Ali (mantan Anggota DPRD Bontang) agar mengajukan proposal ke Pemkot terkait rencana umrah ini. Jadi proposal HMTB itu di luar proposal yang diajukan BKDIB. Meskipun sebenarnya kami satu atap,” paparnya.

Mengajukan proposal di luar proposal ajuan dari BKDIB inilah yang kata dia menjadi awal semuanya.  Meski satu atap dengan BKDIB, HMTB pun akhirnya membuat proposal sendiri untuk kegiatan umrah itu.

“Kami pun langsung ke notaris untuk melengkapi persyaratan proposal. Jadi seakan-akan HMTB itu ormas. Padahal, HMTB bukan ormas. Tapi kembali saya jelaskan kalau HMTB bagian dari BKDIB,” terangnya.

Harapan untuk memberangkatkan anggotanya umrah secara gratis pun akhirnya tercapai. Di 2011, sebanyak 15 anggota HMTB pun berangkat dengan dibiayai dana APBD. Nilainya sekitar Rp 300 juta.  “Di tahun 2011 itu tidak ada masalah. Proposal kami langsung diterima oleh Pemkot,” jelasnya.

Karena baru 15 anggota yang berangkat dan proposal dianggap berhasil, HMTB pun pada 2012 kembali mengajukan proposal dengan program yang sama. Proposal HMTB pun kembali diterima. Dana umrah pun langsung meluncur ke organisasi itu.

“Disinilah saya herannya. Karena di tahun inilah dana umrah HMTB dipersoalkan. Padahal, setelah kami berkonsultasi dengan Pemkot, BPK tidak mempersoalkan proposal kami. Makanya kami ajukan lagi,” kata dia heran.

Ia pun membantah program umrah ini merupakan bagian dari janji manis Wali Kota Bontang kepada HMTB pada saat kampanye lalu. Ia menampik HMTB dijadikan perahu politik untuk kemenangan Adi Darma saat itu. “Demi Allah saya tidak pernah menyuruh anggota di HMTB untuk mendukung calon mana pun saat itu,” kilahnya.

Kendati demikian, ia mengaku jika secara pribadi dia mendukung Adi Darma untuk jadi wali kota kala itu. “Kalau secara pribadi iya. Saya mendatangi pak wali dan menyatakan saya siap mendukung pak wali menjadi wali kota. Tetapi dalam dukungan saya itu, saya tidak meminta apapun dari pak wali jika dia terpilih. Termasuk memberangkatkan umroh ini,” jelasnya.

Disinggung soal keterlibatan wali kota yang melakukan pengundian nama-nama anggota yang akan berangkat umrah, ia mengaku itu bagian dari bentuk apresiasi para anggota HMTB kepada wali kota. Dijelaskannya, secara teknis memang anggota yang berangkat umrah akan diundi terlebih dahulu. Cara pengundiannya, dimulai dari tingkatan masing-masing majelis taklim di kelurahan.

Sebagai contoh, jika di 1 kelurahan ada 30 majelis taklim, maka yang akan diundi di tingkat kelurahan ada 60 orang. Di situ, hanya akan diambil 1 orang. Jadi, yang berangkat umrah ada 15 orang. Diambil dari setiap kelurahan itu 1 orang. “Jadi cara pengundian itu untuk menghindari kecemburuan jika cara tunjuk orang digunakan untuk memilih siapa yang berangkat umrah,” jelasnya.

Saat ini memang HMTB tidak lagi mendapatkan kucuran dana dari APBD untuk memberangkatkan anggotanya umrah. Tetapi kata dia, program umrah masih tetap berjalan. “Saya bilang dengan Pak Wali umrah harus tetap berjalan. Kasihan teman-teman lain yang belum berangkat. Akhirnya memang masih berjalan. Tapi itu pakai dana pribadi pak wali,” ungkapnya.

Chairunissa pun mengaku pasrah dengan kasus ini. Dia pun yakin tidak bersalah di persoalan yang tengah dihadapinya. “Secuil rupiah pun dana hibah itu tidak ada saya gunakan untuk kepentingan pribadi. Murni untuk perjalanan umrah teman-teman,” tandasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bontang Adi Darma juga membantah jika HMTB merupakan bagian dari perahu politik. Menurut dia, keberangkatan umrah anggota HMTB merupakan bagian dari program pemerintah. Hanya saja, dananya tidak melalui SKPD. 

“Makanya, kami berikan lewat HMTB. Karena, dari SKPD itu tidak boleh. Artinya biar HMTB yang mengatur. Lagian dari BPK saat itu juga tidak mempersoalkan hal ini,” pungkasnya. (Ali Akbar)