Banggar DPRD Bontang Merasa Dibohongi

Admin

Saturday, June 21, 2014

Adanya rencana pemanggilan Banggar yang akan dilakukan Kajari rupanya membuat sebagian Anggota Banggar DPRD Bontang kompak memilih bungkam.

Padahal di tahun itu para anggota Banggar sempat kencang menolak usulan hibah ke HMTB. Salah satu anggota Banggar yang diwawancarai Gugat Nursalam enggan berkomentar.

“Oh ke ibu ketua saja ya. Kan beliau juga ketua Banggar,” kata politikus Partai Golkar itu.

Setali tiga uang dengan Salam, anggota Banggar lainnya Pauzan Akhsan tak banyak bicara. Alasan dia bukan Anggota Banggar pada saat pengalokasian dana ke HMTB saat itu pun dilontarkan. “Saya ‘kan baru-baru ini saja menjadi anggota Banggar. Jadi saya juga belum mau komentar. Silahkan tanya ke teman-teman Banggar lainnya ya,” kata dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Bontang Neni Moernaini juga belum mau berkomentar banyak terkait rencana pemanggilan Kajari terhadap anggota Banggar. Hanya saja kata dia, kala itu dirinya dan anggota Banggar  sudah sempat menolak saat membahas anggaran 2011 dan 2012 untuk hibah umrah. Hal tersebut ada di notulen rapat dan terbukti dengan tidak ditandatanganinya evaluasi APBD 2012 ke gubernur dan evaluasi Permendagri. Dijelaskan Neni, sejak 2011-2012, secara kelembagaan DPRD tidak pernah menyetujui program itu.

“Pada saat Banggar di 2011, Pemkot awalnya mengusulkan dana Rp 200 juta dan dinaikkan menjadi Rp 600 juta untuk majelis taklim. Saya tegas menolak bila digunakan untuk umrah. Dikatakan oleh TAPD (tim anggaran pemerintah daerah,Red)  itu bukan untuk umrah tapi untuk pembinaan majelis taklim,” jelas Neni. 

Kemudian pada tahun anggaran 2012, lanjut Neni, Pemkot menganggarkan kembali dana untuk majelis taklim sebesar Rp 200 juta namun direvisi menjadi Rp 600 juta.

“Waktu itu saya marah, kok dianggarkan lagi? Saya tidak setuju. Tiba-tiba masuklah di buku APBD. Saya protes waktu itu dan saya tidak tandatangani evaluasi ke gubernur APBD 2012,” kata Neni. Secara pribadi, Neni katakan, ia menolak penganggaran dua kali berturut-turut. 

Namun pemerintah mengklarifikasi aturan bahwa anggaran tidak boleh dua kali berturut-turut baru diberlakukan di tahun 2012. Sehingga di 2012 tidak masalah dianggarkan lagi.

“Dokumen Permendagri sampai sekarang tidak mau saya tandatangani sebagai bukti bahwa Banggar tidak pernah menyetujui umrah. Kalau ternyata ada umrah berarti pemerintah membohongi DPRD,” tutupnya. ALI AKBAR, BONTANG