-->

Menggugat Ketidakadilan

Berebut Palu Karang Paci

Partai Golongan Karya (Golkar) memastikan diri sebagai pemenang Pemilu 2014 di Kaltim dengan perolehan 12 dari 55 kursi di DPRD Kaltim. Tapi persoalan baru muncul. Sebab sebagai pemenang dan berhak atas kursi ketua di Karang Paci, tempat DPRD Kaltim berkantor, sejumlah kader punya hak menjadi nakhoda, Perebutan kursi panas itu kemudian menjadi persaingan internal terutama kader atau caleg yang mendulang suara terbanyak, namun sedikit "tergelincir" atau terkendala aturan internal partai yang terangkum dalam 7 kriteria hasil Rapimnas V di Jakarta November 2013. Dari urutan perolehan suara terbanyak, posisi pertama ditempati Syahrun dari daerah pemilihan (dapil) Kukar-Kubar dengan raihan 32.330 suara. Disusul Andi Burhanuddin Solong (ABS) dari dapil Balikpapan dengan torehan 26.108 suara. Di posisi ketiga terdapat nama Andi Harun, dari Dapil Samarinda dengan 25.305 suara, dan berikutnya ada nama Sarkowi V Zahry dari Dapil Kukar-Kubar dengan raihan 23.041 suara. Dahri Yasin di posisi kelima memperoleh 19.644 suara dari Dapil Samarinda. Persoalan ijazah nampaknya akan menyulitkan Syahrun atau biasa dikenal Haji Alung untuk duduk kembali sebagai Ketua DPRD. Pasalnya, salah satu syarat untuk ditetapkan sebagai ketua DPRD harus minimal berijazah sarjana. Halnya ABS yang kini menjabat sebagai Ketua DPRD Balikpapan serta Andi Harun terganjal aturan, karena bukan pengurus harian di DPD I Golkar Kaltim. Andi Harun juga pernah menjadi anggota dan pengurus partai di luar Partai Golkar. Yang bisa dikatakan masuk dalam kriteria itu praktis Dahri Yasin dan Sarkowi V Zahry. Soal persaingan siapa menjadi nakhoda Karang Paci, Ketua DPD Golkar Kaltim Mukmin Faisyal mengatakan semua kader di atas masih berpeluang. Keputusan finalnya menunggu rapat pleno internal Golkar Kaltim yang kemudian dibawa ke DPP untuk diputuskan. Mukmin menyatakan Golkar memang ingin mengembalikan kejayaannya di Kaltim dan merebut suara yang pernah hilang pada 2004. Golkar yang kala itu dipimpin Syaukani berhasil meraih 14 kursi di DPRD Kaltim. “Itu saja dulu yang perlu diketahui. Bahwa Golkar nantinya yang mendapatkan jatah ketua DPRD Kaltim, itu akan kita bicarakan kemudian," ujar Mukmin ketika diwawancarai beberapa waktu lalu di ruang kerjanya. Mukmin menolak mengatakan siapa yang bakal ataupun memiliki kans kuat. Yang jelas sebagai ketua ia bersikap netral. "Lihat nanti saja. Kalau sekarang ‘kan sama saja mendahului keputusan partai," ujarnya. Sekretaris DPD Golkar Kaltim Ahmad Albert menyatakan, 12 caleg Golkar yang segera duduk di DPRD Kaltim memiliki peluang yang sama untuk menjadi ketua DPRD. Tapi, ada sekitar tujuh poin yang harus diperhatikan. Poin-poin itu tertuang dalam hasil Rapimnas V No 02/rapimnas-5/Golkar/XI/2013. “Jadi hasil rapimnas itu sudah dapat meluruskan informasi yang simpang siur terkait penetapan Ketua DPRD. Siapa itu? Sama seperti pak ketua (Mukmin, red), saya tidak bisa menyebutkannya, kita tunggu saja hasil plenonya," ujarnya. Dua kandidat yakni Dahri dan Andi Harun sempat diwawancarai soal ini. Dahri mengatakan, sebagai kader tulen Golkar tentu dirinya sangat siap dan semuanya diserahkan kepada mekanisme partai. Mekanisme internal partai untuk memilih siapa yang berhak jadi ketua DPRD sudah ada. Sebagai kader, Dahri menyatakan ia harus tunduk dan loyal, termasuk pada hasil Rapimnas. Kalaupun hasil Rapimnas itu memberi keuntungan pada dirinya, Dahri menyebut itu adalah konsekuensi sebuah aturan, dan ia tak bisa mengelak. “Tapi kalau ditanyakan itu ke saya, ya saya siap dong sebagai kader. Tapi harus dicatat saya tak ambisius. Saya tak ingin mencederai perasaan teman-teman di partai," kata Dahri. Menurut Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Kaltim ini, seluruh Caleg terpilih dari Golkar Kaltim memiliki kemampuan mumpuni menjadi Ketua DPRD. Kemampuan kader itulah yang membuat Golkar kembali mendulang suara besar di Pemilu kali ini. Andi Harun mengatakan, tak pernah terpikir sedikitpun jika saat ini dirinya memperoleh suara terbanyak hingga menembus angka 25 ribu. Karenanya sedari awal dirinya tidak pernah memasang target apapun, apalagi akan menjabat ketua DPRD Kaltim. “Sejak saya bergabung dengan Golkar, saya memang sudah berkomitmen untuk berkontribusi terhadap partai ini, dengan cara mendulang suara sebanyak-banyaknya. Persoalan Ketua DPRD itu jadi kewenangan penuh partai,” katanya. Golkar sebagai partai besar, lanjutnya, memiliki mekanisme partai tersendiri dalam menentukan kadernya untuk mendudukui posisi strategis di Wakil Rakyat tersebut. "Intinya kalau saya, ya serahkan saja ke mekanisme partai. Saya akan siap menjalankan apapun yang menjadi keputusan partai nantinya," tambahnya. Sarkowi dalam sejumlah wawancara dengan media menyatakan, ia menunggu takdir. Saat pemilihan, Wakil Sekretaris DPD Golkar Kaltim ini tak pernah mematok harus meraih suara terbanyak internal, apalagi punya target jadi ketua. (TIM GUGAT)
0 Komentar untuk "Berebut Palu Karang Paci"

Back To Top